pgrinews> Jebloknya hasil Ujian Nasional (Unas) siswa Surabaya tidak hanya karena faktor siswa. Faktor rendahnya sumber daya manusia (SDM) guru juga disorot jadi pemicunya. Ini terutama setelah masyarakat mengetahui jebloknya hasil sertifikasi dan uji kompetensi guru di Surabaya. Ironis dan Tragis. Inilah kalimat yang tepat menggambarkan jebloknya hasil sertifikasi guru di Surabaya. Mengajar di ibu kota provinsi dan dekat dengan pusat pemerintahan daerah ternyata tak menjadikan ‘para Oemar Bakri’ ini mau meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Padahal semua syarat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi tersedia. Mulai memadainya sarana infrastruktur, transportasi, komunikasi, perpustakaan, lengkapnya toko buku, hingga kerapnya digelar pelatihan dan workshop bagi guru.
Dengan semua fasilitas tersebut, mestinya pahlawan tanpa tanda jasa di kota metropolis ini punya sesuatu yang lebih dibandingkan teman-temannya sesama guru yang ada di daerah lain. Terutama daerah pelosok dan kepulauan terpencil.
Tetapi, seiring ditetapkannya PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen bahwa semua guru harus memiliki kualifikasi akademik setidaknya S1 atau Diploma IV dan memiliki sertifikat pendidik. Guru di kota tak lagi bisa ‘menyombongkan diri’. Apalagi kalau menganggap guru Surabaya lebih unggul dibandingkan, misalnya guru Sumenep atau Pacitan. Karena kemampuan dan kompetensi guru dalam mengajar ada tolok ukurnya, yaitu sertifikasi.
Dan melihat hasil sertifikasi guru kouta 2006 dan 2007 yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), kita pasti tercengang. Selama tiga kali uji portofolio yang dilaksanakan antara bulan September hingga Desember 2007, jumlah guru di Surabaya yang tidak lulus alias gagal angkanya selalu di atas 50 persen dari total peserta sertifikasi.
Sertifikasi kuota 2006, dari 571 guru SD dan SMP yang berkas portofolionya dinilai tim asesor, yang lulus hanya 228 orang, sementara 342 (59,8 persen) tidak lulus. Jumlah guru yang tidak lulus semakin tinggi pada sertifikasi kuota 2007. Dari 796 berkas portofolio guru TK dan SD diuji, yang lulus hanya 270 orang, sementara 511 orang (64,1 persen) dinyatakan gagal.
Jebloknya hasil sertifikasi guru Surabaya tersebut semakin lengkap ketika hasil sertifikasi guru SMP, SMA, SMK, dan SLB kouta 2007 diumumkan. Dari 1.091 berkas portofolio peserta yang diuji, yang lulus hanya 450 (41,25 persen). Sementara yang tidak lulus 597 orang (54,72 persen). Rinciannya, untuk guru SMP dari 459 peserta yang lulus 200 (43,57 persen) dan gagal 250 (54,47 persen). SMA dari 375 peserta yang lulus 148 (39,47 persen) dan gagal 207 (55,20 persen). SMK dari 224 peserta yang lulus 88 (39,29 persen) dan gagal 125 (55,80 persen). Dan guru SLB dari 33 peserta yang lulus 14 (42,42 persen) dan tidak lulus 15 (45,45 persen). Jumlah tersebut belum termasuk 36 guru harus melengkapi berkas, lima berkasnya harus diklarifikasi, dan tiga berkas lainnya dibatalkan.
Hasil tersebut menempatkan Surabaya sebagai daerah dengan jumlah guru terbanyak yang tidak lulus uji portofolio dibandingkan guru di 14 kabupaten/kota di Jatim yang berkas portofolionya dinilai tim asesor Unesa. Daerah itu masingmasing, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Tuban, Bangkalan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Fakta itu sekaligus mementahkan prediksi sejumlah kalangan bahwa guru di daerah perkotaanlah yang punya peluang paling besar lulus uji berkas portofolio.
Jebloknya hasil sertifikasi guru Surabaya tersebut sebenarnya sudah bisa diperkirakan 27 September lalu. Ketika tim independen Unesa melakukan uji kompetensi terhadap 70 persen lebih guru SMP dan SMA pengajar mata pelajaran yang diunaskan - bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Uji kompetensi ini permintaan dari Dinas Pendidikan Surabaya mereaksi jebloknya hasil Unas 2007. Hasilnya, dari 1.725 peserta - 1.125 guru SMP dan 600 guru SMA– sekitar 40 persennya masuk katagori kurang memuaskan dalam mengajar tiga pelajaran yang diunaskan.
Hasil uji kompetensi tersebut membuat melek mata masyarakat pendidikan di Surabaya. Bahwa penyebab siswa gagal Unas tidak bisa ditimpakan sepenuhnya ke siswa. Kurang memadainya SDM alias kompetensi guru juga faktor yang tak bisa dikesampingkan.
Mereaksi rendahnya kompetensi guru, Dinas Pendidikan Surabaya mencoba membuat program percepatan peningkatan SDM guru mulai 2008. Bentuknya dengan menggelar super crash program dan continous education. Sekitar Rp 5 miliar uang rakyat dipakai membiayai program ini.
Sikap reaktif tersebut menunjukkan ‘gagalnya’ pembinaan dan peningkatan kompetensi guru yang dilakukan selama ini. Bahkan bisa dipastikan program itu tak akan muncul kalau tidak ada sertifikasi kompetensi guru. Padahal di negara lain, seperti Jepang UU Sertifikasi sudah ada sejak 1949 meskipun UU Guru baru ditetapkan 1974.
15 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar